Meharanews.online,-Kupang,- Bupati Alor Drs Amon Djobo ditetapkan Polda NTT sebagai tersangka atas dugaan penghinaan Terhadap Kasi Log Korem 161/ Wirasakti, Kolonel CPI. Imanuel Yoram Dionisius Adoe. Atas penetapan tersebut Kapolda NTT dikonfirmasi wartawan menjelaskan soal itu tanya saja ke Penyidik. Pangdam IX Undana ketika dikonfermasi terkait persoalan ini menjelaskan ini hanya salah paham.
Sementara itu Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT, tanggal 16 Desember 2020 telah mengeluarkan surat dengan B/207/XII.RES 1.24/2020/DIRKRIMUM yang menjelaskan berdasarkan rujukan nomor LP/B/423/X/RES.1.24/2020/SPKT tertanggal 19 Oktober 2020 dan surat perintah penyidikan serta laporan hasil gelar perkara 15 Desember 2020 menetapkan Bupati Alor Amon Djoba sebagai tersangka dengan pasal 335 ayat 1, Pasal 315 dan 316 KUHP. Atas penetapan tersangka ini Kapolda NTT Irjen. Pol. Drs. Lotharia Latif, dikonfirmasi wartwan Jumat,18 Desember 2020 pagi menegaskan soal itu tanya saja ke penyidik.
Sementara itu Pangdam IX Udayana Mayjen TNI, Maruli Simanjuntak usia bertemu Gubernur NTT di Kantor Gubernur NTT Jumat Pukul 12,00 wita ketika ditanya wartawan soal kasus dugaan penghinan terhadap kasi log korem 161 Wiraskti, Mayjen TNI, Maruli Simanjuntak menjelaskan persoalan ini dibicarakan sudah lama dan akan diselasikan dengan baik.
"Kita aparat pemerintah bagaimana dibicarakan dengan baik, artinya itu kan hanya keselapahaman saja, dan itu biasa. Ternyata setelah komunikasi ya tidak masalah," ungkap Mayjen TNI, Maruli Simanjuntak.
Waktu dulu setelah diadukan kata Mayjen TNI, Maruli Simanjuntak, orang belum komunikasi dan setelah komunikasi ternyata salah paham kan biasa itu.
"Ngak ada masalah itu nanti kita bisa selesaikan. Oleh pak Gubenur NTT koordinator, pemimpin pada keadaan seperti ini udah pak gubernur bilang beras, bicarakan selesai," jelas Pangdam IX Udayana Mayjen TNI, Maruli Simanjuntak.
Gubernur NTT pada kesempatan ketika dikonfirmasi wartawan terkait dirinya menfasilitasi pertemuan Pangdam IX Udayana dan Bupati Alor. secara tegas Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat menyatakan bahwa tidak ada fasilitasi itu. Namun Ia menjelaskan bahwa setelah ada pertemuan baik dengan Panglima melihat ini, ada salah paham dan semua pihak ingin berdamai.(*tim)
